0

PERANAN PEMUDA DAN MAHASISWA TERHADAP KEMAJUAN BANGSA (ERA DULU DAN SEKARANG)

Sangat terlihat jelas indonesia pada saat era dulu dan sekarang, era dulu itu indonesia masih dalam  proses kemerdekaan dan belum  mengenal teknologi masih memakai sistem barter belum mengenal yang nama nya uang. Kalau jaman sekarang itu jelas mengalami kemajuan yang sangat pesat terhadap era dulu: mengalami kemajuan teknologi yang semakin canggih, sudah mengenal uang , dan sudah merdeka juga negaranya. Tapi dibalik semua ini pada sekarang ini banyak sekali hal-hal yang buruk terhadap kemajuan bangsa ini misalnya banyaknya korupsi terhadap suatu bangsa, hubungan seksual, dan lain-lain yang membuat nama baik negara indonesia ini memburuk. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus memberi contoh yang baik terhadap negara. 

Peran pemuda sebagai  kemajuan suatu bangsa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Kewajiban pemuda pada awalnya adalah mengembangkan diri dengan cara menuntut ilmu, bersosialisasi, kemudian menyerap sebanyak-banyaknya inspirasi dari orang lain. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan formal sejak dini, ditambah dengan pendidikan informal yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Dalam proses pengembangan diri tersebut, terbentuklah pola pikir akibat masukan yang diterima dari berbagai arah. Semakin dewasa seseorang, pola pikirnya tersebut akhirnya menjadi suatu prinsip hidup. Saat seorang pemuda telah menjadi orang yang dapat menentukan yang benar dan yang salah, saat itulah perannya sebagai  kemajuan bangsa dimulai.

Pemuda dalam  mahasiswa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam berjalannya pemerintahan negara. Selain terus mengembangkan diri pada bidang ilmunya masing-masing, mahasiswa juga dijadikan tumpuan masyarakat untuk menjadi pengawas pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan negara. Mahasiswa dianggap: kaum  intelektual karena mempunyai pendidikan yang tinggi, sedangkan tidak semua orang sanggup dan mampu mencapainya peduli, karena untuk sebagian besar kaum  intelektual yang ada di negara, hanya mahasiswa yang mampu  merasakan dan mengimplementasikan kepeduliannya langsung kepada masyarakat dan negara idealis, karena belum ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun, dan dianggap masih memiliki pemikiran terbuka dan lurus semata-mata demi kepentingan orang banyak. Mahasiswa juga harus mempersiapkan dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena  itu, kritik mahasiswa kepada pemerintahan saat ini harus ditanamkan ke diri mahasiswa itu sendiri, agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan – saat para mahasiswa menjadi pemangku kebijakan negara. Misalnya pada saat kenaikan BBM kemaren, mahasiswa melakukan demo agar bisa menurunkan harga bbm tersebut. Komitmen untuk memperbaiki negara tidak hanya usai sampai kritik dan protes ke pemerintah saja, idealisme juga harus dijunjung setinggi-tingginya, hingga nanti mahasiswa siap terjun langsung untuk memangku kebijakan. Mahasiswa tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keluarganya saat ia terjun ke masyarakat nanti. Karena bila ia hanya mementingkan perutnya sendiri, jabatan krusial di pemerintahan negara nantinya akan dikuasai oleh orang-orang tak berpendidikan – boneka penguasa  italis untuk memenuhi kerakusan golongannya. Selain itu, lewat disiplin ilmunya, para mahasiswa juga harus bahu-membahu memajukan negara.

Saat ini, saya masih dalam tahap mengembangkan diri sekaligus terus menyadarkan diri bahwa tanggung jawab mahasiswa untuk memajukan bangsa begitu besar. Terlebih lagi, saya yang  mahasiswa perguruan tinggi menggunakan uang masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Banyak pemuda lainnya yang tidak berhasil berkuliah di tempat saya berkuliah, dan lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengecap pendidikan seperti yang telah saya dapat selama ini. Tanggung jawab yang sangat besar itu saya resapi sepenuhnya, kemudian saya jadikan pedoman dan idealisme hidup. Ya, bahwa saya berhutang besar pada masyarakat dan harus mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa ini. Saya juga sering berdiskusi dan saling menginspirasi tentang tanggung jawab mahasiswa sesungguhnya dengan teman-teman satu jurusan di kampus.
Untuk langkah yang lebih baik, sejauh ini saya belum melakukan hal yang mencoreng nama baik, selain berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di himpunan jurusan atau kampus. Saya pernah mengikuti pengabdian masyarakat, kunjungan panti asuhan, atau kritik pemerintah dalam bentuk aksi, tapi selain itu hanya sebatas diskusi. Dan saya  juga mengikuti seminar-seminar yang ada di kampus agar bisa menambah wawasan terhadap kemajuan bangsa pada saat ini. Karena kita sebagai mahasiswa ini tugasnya yaitu penerus bangsa agar bisa memajukan negara ini menjadi lebih baik.

Read More ...
0

BAB 4. PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

4.1 KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
          Istilah “pendapatan nasional” dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit, “pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas “pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP); atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP); atau merujuk ke Pendapatan nasional (PN) alias National Income (NI).

4.1.1 METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
          Penghitungan pendapatan nasional indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto. PDB itu sendiri, sebagaimana diketahui, dapat dihitung atau diukur dengan 3 macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran.
Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi secara garis besar menjadi 11sektor atau lapangan usaha yaitu pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum; bangunan; perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; sewa rumah; pemerintahan; jasa-jasa.
Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.
Menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi neto) dalam jangka waktu setahun.

4.1.2 METODE PENGHITUNGAN PERTUMBUHAN RILL
          PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi, maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu negara. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi rill, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current price), sehingga terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan (constant prices). Ada 3 metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu metode revaluasi, metode ekstrapolasi, dan metode deflasi.
Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbarui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan rill dari tahun sebelumnya. Metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif yang sesuai.

4.1.3 METODE PENGHITUNGAN NILAI TAMBAH
       Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat 4 macam cara yaitu metode deflasi ganda, metode ektrapolasi langsung, metode deflasi langsung, dan metode deflasi komponen pendapatan. Tiga yang pertama diterapkan dalam perhitungan PDB menurut pendekatan produksi, sedangkan yang terakhir digunakan dalam perhitungan PDB menurut pendekatan pendapatan.
Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (output) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan–antara (intermediate-input) menurut harga konstan.
Metode ekstrapolasi langsung dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan, atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai. Metode ini bertolak dari asumsi bahwa keluaran menurut harga konstan berubah sejalan dengan masukan menurut harga konstan.
Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku.
Metode deflasi komponen pendapatan dilakukan dengan cara mendeflasikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah tersebut, yakni pendapatan tenaga kerja; modal; dan manajemen.

4.2 PENDAPATAN NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
       Pendapatan nasional (PN, dalam arti sempit: national income, NI) Indonesia pada tahun 1993, menurut taksiran Biro Pusat Statistik, sebesar Rp106,8 triliun. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Prodeuk Nasional Bruto (PNB), untuk tahun yang sama, masing-masing Rp139,6 triliun dan Rp133,4 triliun. Ini berarti pembangunan jangka panjang tahap pertama ekonomi indonesia tumbuh dengan laju rata-rata 6,82 % per tahun. Sementara itu perhitungan Bank Dunia diperkirakan, antara tahun 1992 dan 2000 perekonomian indonesia akan tumbuh dengan sekitar 5,2-5,9 persen rata-rata per tahun. Bertolak dari angka-angka pertumbuhan ekonomi inilah Bank Dunia menilai prestasi pembangunan indonesia merupakan salah satu yang terbaik di jajaran negara-negara yang berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini pula yang pada tahun 1993 mengantarkan indonesia menjadi “macan” ekonomi baru di asia.

4.3 PENDAPATAN PER KAPITA DAN KEMISKINAN
          Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai rill produk domestik bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi telah menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan per kapita sebesar ini, indonesia menurut Bank Dunia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Pendapatan per kapita memang bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah negara.

4.4 STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
       Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan dapat dilihat berdasarkan 4 macam sudut tinjauan yaitu:
1.     Tinjauan makro-sektoral
2.    Tinjauan keruangan
3.    Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
4.    Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur. Misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial) tergantung pada sektor produksi apa/mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.
Berdasarkan tinjauan keruangan (spasial), suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/moderen.
Berdasarkan penyelenggaraan kenegaraan menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjois.
Berdasarkan tinjauan birokrasipengambilan keputusan, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentarlistis dan yang desentarlistis.

4.4.1 TINJUAUAN MAKRO-SEKTORAL
          Dilihat dari makro-sektoral [berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial.
Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur ekonomi masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agraris ke struktur yang industrial.

4.4.2 TINJAUAN LAIN
       Pergeseran struktur ekonomi secara makro sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Dilitik dengan kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/moderen. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih pesat daripada di desa-desa.
Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an perekonomian indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau negara, dengan BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis.

4.5 KONSEP-KONSEP PENDAPATAN DITINJAU KEMBALI
          Sejak beberapa tahun terakhir, konsep pendapatan nasional gencar digugat. Konsep konvensional yang ada dianggap kurang memadai untuk konteks sekarang. Terutama dalam kaitan dengan isu lingkungan hidup atau paradigma pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam penghitungannya. Akibatnya, bukan saja angka pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan (over-counted), tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup.   

Read More ...
0

BAB 3. SISTEM EKONOMI INDONESIA

3.1 PENGERTIAN SISTEM
          Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan; makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan; barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan; data, catatan, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi; atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.
Perangkat kelembagaan meliputi lembaga atau wadah tempat subjek atau (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) jadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.
Keserasian hubungan antar subjek (antarobjek) termasuk bagian atau syarat sebuah sistem karena, sebagai suatu “organisasi”, setiap sistem tentu mempunyai tujuan tertentu. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan kaidah atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek (objek-objek) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarorang.

3.2 SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai objek; barang-barang ekonomi sebagai objek; seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis). Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat.
Sejarah mencatat, negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rejim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar.
Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan sudut tinjauan seperti:
1.     Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2.    Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3.    Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

3.3 KAPITALISME DAN SOSIALISME
          Secara garis besar, dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi kapitalis mengakui pimilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi.
Sistem ekonomi sosialis adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi sebagai milik negara.
Diantara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem lain yang merupakan “campuran” antara keduanya, dengan berbagai variasi kadar dominasinya, dan juga dengan berbagai variasi nama istilahnya sistem ekonomi campuran.

3.4 PERSAINGAN TERKENDALI
Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tententu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Jadi pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.

3.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
          Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam pengorganisasian ekonomi indonesia. Seseorang bisa melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X - M). Dalam formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.
Dengan pendekatan dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bisa ke sosialisme.

Read More ...
Back to Top